Apayang selama ini dikenal sebagai "keamanan dalam negeri" dapat menjangkau spektrum yang luas, mulai dari kemiskinan, epidemi dan bencana alam, kerusuhan sosial, pertikaian antar golongan, kejahatan, pemberontakan bersenjata sampai dengan gerakan separatis bersenjata. Gangguan-gangguan yang timbul karena kesenjangan sosial dapat merupakan AlatPeralatan Pertahanan dan Keamanan. Tanggal: 5 Oktober 2012. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Referensi: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012. Sejarahpertahanan keamanan indonesia yang bermula pada tahun 1945, telah memberikan pengalaman yang berharga dan nilai-nilai perjuangan yang penting dihimpun dan disusun dalam suatu konsepsi pertahanan keamanan yang tangguh dan ampuh, bagi upaya dalam pertahanan keamanan Negara berdasarkan falsafah bangsa dan idiologi serta dasar Negara Pancasila dan Undang Undang Dasar RI 1945 (UUD 1945). TNImemiliki tugas, peran, dan fungsi sebagai alat pertahanan Pascakemerdekaan, PPKI segera melakukan sidang untuk menyusun kelengkapan negara indonesia merdeka. Pada tanggal 17 agustus, hanya merupakan pengucapan ikrar bahwa indonesia merdeka. Negara ini terbentu bukan hanya sekedar ikrar semata, melainkan harus ada beberapa unsur yang harus dipenuhi, baik itu unsur de facto maupun de jeru. 3wHJG. Contents1 Proses Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI Pembentukan Kelengkapan Pembentukan Komite Nasional Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Dukungan Daerah terhadap Pembentukan Negara Kesatuan Republik Keraton Kasultanan Sumatra mendukung pemerintah Republik Sulawesi Utara mendukung pemerintah Republik Share thisSebagai negara yang barn lahir, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar yang berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan menj alankan pemerintahan serta kelengkapannya juga belum ada. Para pemimpin bangsa segera memanfaatkan dengan sebaik-baiknya lembaga yang ada pada waktu itu, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI yang dibentuk Jepang sejak tanggal 7 Agustus Kelengkapan PemerintahanSehari sesudah prokiamasi kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKJ mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang dipimpin oleh Ir. Soekarno dengan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota sidang PPM sebanyak 27 pembahasan secara musyawarah, sidang mengambil keputusan penting, antara lain sebagai dan pengesahan konstitusi sebagai hasil kerja BPUPKI yang sekarang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dipilih sebagai presiden RI dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Presiden RI untuk sementara waktu oleh sebuah Komite UUD 1945 yang disahkan oleh PPM hampir seluruh bahannya diambil dan Rancangan Pembukaan UUD hasil kerja Panitia Perumus pada tanggal 22 Juni 1945 yang disebut Piagam tersebut telah mengalami beberapa perubahan, yaitu sebagai “mukadimah’’ diganti “pembukaan’’Kata “hukum dasar” diganti dengan “Undang-UndangKata “menurut dasar” dalam kalimat “Berdasarkan kepada Ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab” … “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” isi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, bahannya diambil dan rancangan konstitusi hasil penyusunan Panitia Perancangan pada tanggal 16 Juli 1945. Bahan itu juga mengalami beberapa perubahan, antara lain sebagai 6 Ayat 1, semula berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam”. Kata yang “beragama Islam” dihilangkan karena dinilai menyinggung perasaan yang tidak beragama 29 Ayat 1, kalimat di belakang … “Ketuhanan” yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihilangkan. Kalimat tersebut terdapat pada pembukaan UUD alinea melalui pembicaraan dan pembahasan yang matang, akhirnya dengan suara bulat, konstitusi itu diterima dan disahkan oleh PPKI menjadi Konstitusi Negara Republik Indonesia. Konstitusi itu disebut Undang-Undang Dasar 1945. Pengesahan itu kemudian dimuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun ke-2 no 7 Tahun 1946 halaman 45— tanggal 18 Agustus 1945 presiden dan wakil presiden RI untuk pertama kali dipilih oleh PPM, karena MPR memilih dan melantiknya belum terbentuk. Hal itu diatur dalam pasal III Aturan Peralihan UUD 1945. PPM memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden membantu pekerjaan presiden RI, PPM telah mengaturnya pada Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi, “Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang- Undang Dasar, segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional”. PPKI kemudian melanjutkan pekerjaannya guna melengkapi berbagai hal yang diperlukan bagi berdirinya negara dengan melaksanakan sidang pada tanggal 19 Agustus sidang kedua PPM menghasilkan keputusan, antara lainMenetapkan dua belas kementerian yang membantu tugas presiden dalam wilayah Republik Indonesia menjadi delapan Komite Nasional IndonesiaPPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta. Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat, KNIP diresmikan dan anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian, Pasar Baru, saat itu terjadi perubahan politik, pada tanggal 11 November 1945, Badan Pekerja KNIP mengeluarkan Pengumuman Nomor 5 tentang Peralihan Pertanggungj awaban menteri-menteri dan Presiden kepada Badan Pekerja KNIP. Itu berarti sistem kabinet presidensiil dalam UUD 1945 telah diamandemen menjadi sistem kabinet parlementer. Hal ini terbukti setelah Badan Pekerja KNIP mencalonkan Sutan Syahrir sebagai perdana menteri. Akhirnya, kabinet presidensiil Soekarno-Hatta jatuh dan digantikan oleh kabinet parlementer dengan Sutan Syahrir sebagai perdana menteri Alat Kelengkapan Keamanan NegaraPada akhir sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk panitia kecil yang bertugas membahas pembentukan tentara kebangsaan. Sebagai tindak lanjut dan usulan tersebut, presiden menugaskan Abdul Kadir, Kasman Singodimedjo, dan Otto Iskandardinata untuk menyiapkan pembentukan tentara kerja panitia kecil itu dilaporkan dalam rapat Pleno PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945. Kemudian rapat pleno memutuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat BKR. BKR ditetapkan sebagai bagian dan Badan Penolong Keluarga Korban Perang BPKKP yang merupakan induk organisasi dengan tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat, serta merawat para korban itu, situasi keamanan tampaknya akan makin buruk karena dibayang-bayangi oleh datangnya tentara Sekutu dan Belanda di Indonesia. Menghadapi situasi demikian para pemuda merasa terpanggil untuk berjuang memanggul senjata. Untuk itu, berdirilah berbagai organisasi kelaskaran di berbagai perkembangan situasi yang makin membahayakan negara, pimpinan negara menyadari bahwa sulit untuk mempertahankan negara dan kemcrdekaan tanpa angkatan perang. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah memanggil pensiunan Mayor KNIL Oerip Soemoharjo dan Jogjakarta ke Jakarta dan diberi tugas membentuk tentara Makiumat Pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945, terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat TKR. Semula yang ditunjuk menjadi pimpinan tertinggi TKR adalah Supriyadi, pimpinan perlawanan Peta di Blitar Februari 1945, dan sebagai Menteri Keamanan Rakyat ad interim diangkat Muhammad Surjoadikusumo, mantan Daidanco Peta. Berdasarkan Makiumat Pemerintah itu pula, Oerip Soemoharjo membentuk Markas Tinggi TKR di Jogjakarta. Di Pulau Jawa terbentuk 10 devisi dan di Sumatra 8 situasi yang makin tidak menentu menyebabkan TKR membutuhkan figur pimpinan yang kuat dan berwibawa. Akan tetapi, Supriyadi yang telah ditunjuk sebagai pimpman tertinggi TKR belum juga muncul sehingga di kalangan TKR merasa perlu segera mengisi kekosongan tersebut. Dalam konferensi TKR di Jogjakarta pada tanggal 12 Nopember 1945, Kolonel Soedirman, Panglima Divisi V Banyumas terpilih menjadi pimpinan tertinggi TKR. Pengangkatan Kolonel Soedirman dalam jabatan terlaksana setelah selesainya pertempuran di menghilangkan kesimpangsiuran, Markas Besar TKR pada tanggal 6 Desember 1945 mengeluarkan sebuah makiumat. Isi makiumat itu menyatakan bahwa selain tentara resmi TKR juga dibolehkan adanya laskar, sebab hak dan kewajiban mempertahankan negara bukanlah monopoli tentara. Pada tanggal 18 Desember 1945 pemerintah mengangkat Kolonel Soedirman sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat jenderal. Adapun sebagai Kepala Staf Umum TKR dipegang oleh Mayor Oerip perkembangan Tentara Keamanan Rakyat adalah sebagai tanggal 7 Januari 1946, pemerintah mengubah nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian Kementerian Keamanan Rakyat menjadi Tentara Republik 24 Januari 1945, Tentara Keselamatan Rakyat TKR berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia TRI. Pergantian nama itu dilatarbelakangi oleh upaya mendirikan tentara kebangsaan yang percaya pada kekuatan tanggal 5 Mei 1947, presiden mengeluarkan dekret guna membentuk suatu panitia yang ia pinipin sendiri dengan nama Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Panitia tersebut beranggotakan 21 orang dan berbagai pimpinan laskar yang paling berpengaruh. Pada tanggal 3 Juni 1947 keluar sebuah penetapan yang menyatakan bahwa TRI berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI. Pergantian nama itu dilatarbelakangi oleh upaya mereorganisasi tentara kebangsaan yang benar-benar Daerah terhadap Pembentukan Negara Kesatuan Republik IndonesiaDukungan terhadap prokiamasi pembentukan negara dan pemerintah Republik Indonesia, antara lain datang dan daerah Kasultanan JogjakartaPada tanggal 29 Agustus 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Jogjakarta mengirimkan telegram ke Jakarta yang isinya menyatakan bahwa Kasultanan Jogjakarta sanggup berdiri di belakang pimpinan Soekarno-Hatta. Pada tanggal 5 September 1945 dukungan itu dipertega dengan pengumuman Amanat Pemyataan Sri Sultan Hamengku Buwono mendukung pemerintah Republik IndonesiaGelora kemerdekaan Indonesia yang telah mcnyebar ke mana-mana mendorong para pemuda, khususnya Sumatra Timur untuk bergerak. Munculnya semangat kebangsaan yang tinggi menyebabkan para pemuda bergerak dan Jalan Jakarta No. 6 Medan di bawah pimpinan A. Tahir, Abdul Malik Munir, Yusni mendukung pemenntah Republik Indonesia yang telah berdiri. Melihat dukungan rakyat yang demikian besar dan tanpa kenal takut, pada tanggal 3 Oktober 1945 Teuku Mohammad Hassan selaku gubernur dengan resmi mengumumkan dimulainya pemerintahan Republik Indonesia di Sumatra dengan Medan sebagai ibu kota Bukittinggi pun tidak ketinggalan mendukung Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tanggal 29 September 1945 bendera Merah Putih telah berkibar di Bukittinggi. Sejak saat itulah bendera Merah Putih berkibar di daerah-daerah di Utara mendukung pemerintah Republik IndonesiaPada tanggal 14 Februari 1945 para Pemuda Sulawesi Utara di bawah pimpinan Ch. Taulu mengadakan pemberontakan untuk mendirikan RI di Sulawesi Utara. Awalnya, pemberontakan itu muncul di Manado yang kemudian menyebar ke Tondano, Bitung, dan Bolang MongondOW. Perlawanafl terhadap Belanda NICA mendapat dukungan dan rakyat, karena rakyat sudah anti terhadap penjajah dan mendukung berdirinya negara Republik Juga Sejarah dan Hasil Sidang Pembentukan BPUPKI dan PPKI LengkapPranata Sosial Pengertian dan Jenis beserta Penjelasannya Lengkap - Sidang PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia kedua diselenggarakan pada 19 Agustus 1945. Sebelumnya, PPKI telah melaksanakan sidang pertamanya pada 18 Agustus 1945. Sidang tersebut dihadiri 27 anggota, dan menghasilkan sejumlah dari buku Pengantar Hukum Indonesia 2019 oleh Rahman Amin, berikut hasil sidang PPKI pertama Menetapkan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden serta Wakil Presiden Indonesia Untuk sementara waktu, pekerjaan presiden akan dibantu KNIP Komite Nasional Indonesia Pusat Pengesahan UUD 1945. Lalu, bagaimana hasil sidang kedua PPKI pada 19 Agustus 1945? Secara garis besar, sidang kedua ini berfokus pada pembahasan mengenai wilayah Indonesia serta pemerintahannya. Ada pula penetapan alat kelengkapan negara hasil sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 yakni presiden, wakil presiden, kementerian, dan Komite Nasional Daerah. Baca juga Hasil Sidang PPKI Pertama 18 Agustus 1945Berikut hasil sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 Pembagian wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi Dilansir dari buku Pendidikan Kewarganegaraan 2020 karya Rosmawati dan Hasanal Mulkan, salah satu hasil sidang PPKI kedua adalah membentuk Indonesia menjadi delapan wilayah, yakni Provinsi Nama gubernur Sumatera Teuku Mohammad Hasan Jawa Barat Sutarjo Kartohadikusumo Jawa Tengah R. Panji Suroso Jawa Timur R. A. Suryo Sunda Kecil I Gusti Ketut Pujo Maluku J. Latuharhary Sulawesi Dr. J. Ratulangi Kalimantan Ir. Pangeran Mohammad Noor Pembentukan departemen beserta menterinya Hasil sidang PPKI kedua adalah pembentukan 12 departemen atau kementerian serta empat menteri negara. Adapun tiap departemen tersebut akan dibantu oleh menteri yang terpilih. Baca juga 8 Provinsi Pertama Indonesia Hasil Sidang PPKI Dilansir dari situs Kepustakaan Presiden RI, berikut daftar nama departemen beserta nama menterinya Nama menteri Departemen Wiranata Kusumah Dalam Negeri Soeprijadi Keamanan Rakyat Soepomo Kehakiman Surachman Tjokroadisurjo Kemakmuran Buntaran Martoatmojo Kesehatan AA Maramis Keuangan Achmad Soebardjo Luar Negeri Abikusno Tjokrosujoso Pekerjaan Umum Amir Syarifuddin Penerangan Ki Hajar Dewantara Pengajaran Iwa Kusuma Sumantri Sosial Abikusno Tjokrosujoso Perhubungan Wahid Hasjim Negara Sartono Negara Amir Negara Otto Iskandardinata Negara Pembentukan Komite Nasional Daerah Hasil sidang PPKI kedua adalah pembentukan Komite Nasional Daerah. Komite ini bertugas membantu presiden, dan wilayah tugasnya berada di tiap provinsi yang telah ditentukan. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

jelaskan sejarah alat kelengkapan keamanan negara indonesia